Di tengah hiruk pikuk distribusi bantuan sosial, transparansi dan pemerataan sering kali menjadi isu yang terus menghantui. Baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mendapati adanya ketimpangan dalam pembagian paket sembako. Ketika ia menemukan sejumlah warga membawa lebih dari satu paket, padahal ketentuan tegas sudah menyebutkan bahwa satu kupon hanya berlaku untuk satu penerima manfaat, situasi tersebut menyulut kemarahannya. Kejadian ini membuka kembali diskusi lama tentang pentingnya penegakan aturan dan pengawasan dalam program-program sosial.
Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menjamin agar setiap warga yang membutuhkan mendapatkan haknya secara adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan celah yang dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan alasan kebutuhan mendesak. Momen ketika Gubernur Agustiar menunjukkan ketidaktegasan penerapan aturan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk memperbaiki manajemen distribusi agar lebih berkeadilan.
Cegah kejadian serupa seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengawas informal. Dalam hal ini, partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran bisa sangat membantu. Ini akan membangun sistem yang lebih transparan dan meminimalkan penyimpangan. Dengan melibatkan komunitas secara aktif, pemerintah dapat mengembangkan pendekatan kolaboratif untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Keberanian Gubernur untuk secara langsung menangani masalah ini menunjukkan dedikasi terhadap keadilan sosial. Namun, pengawasan tanpa adanya tindakan lanjut dari seluruh pihak terkait, termasuk OPD, akan sia-sia. Diperlukan strategi yang lebih integratif dan koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk memastikan program semacam ini berjalan dengan maksimal, tanpa adanya kebocoran yang merugikan pihak lain.
Dalam menghadapi tantangan seperti pendistribusian sembako, kita belajar bahwa aturan tanpa pengawasan tidak akan efektif. Pembenahan sistem pengawasan internal serta penegakan kebijakan secara tegas menjadi langkah penting. Ke depannya, harapannya, insiden ini menjadi pelajaran berharga dan batu pijakan untuk menciptakan program sosial yang lebih akuntabel dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
