www.outspoke.io – Revitalisasi Lapangan Karanggayam Surabaya memasuki babak akhir bulan ini. Bukan sekadar perbaikan fasilitas olahraga, proyek ini mencerminkan wajah baru politik pemerintahan kota. Setiap rumput sintetis yang dipasang, setiap lampu sorot yang dinyalakan, menyimpan pesan tentang prioritas anggaran, gaya kepemimpinan, serta cara pemerintah berinteraksi bersama warganya. Di titik ini, lapangan latihan bola berubah menjadi panggung kebijakan publik.
Ketika sebuah ruang publik disulap menjadi pusat latihan bola modern, sesungguhnya kita sedang menyaksikan praktik politik pemerintahan berlangsung secara nyata. Keputusan memilih Karanggayam sebagai proyek prioritas menyiratkan arah pembangunan kota. Apakah benar demi pengembangan bakat olahraga warga, atau lebih sebagai etalase menjelang tahun politik? Menjawab pertanyaan tersebut butuh pandangan kritis, tetapi juga kepekaan membaca sinyal kebijakan.
Lapangan Karanggayam, Olahraga, dan Wajah Baru Kota
Lapangan Karanggayam diproyeksikan menjadi markas latihan bola dengan fasilitas lebih representatif. Perbaikan permukaan lapangan, peningkatan kualitas drainase, penataan tribun sederhana, hingga pemasangan penerangan malam, menciptakan standar baru fasilitas olahraga publik. Jika dikelola serius, kawasan ini berpotensi melahirkan talenta sepak bola Surabaya, sekaligus menghidupkan ekonomi sekitar melalui pedagang kecil, penyedia jasa parkir, serta pelaku UMKM.
Pada sisi lain, revitalisasi ini juga memperlihatkan bagaimana politik pemerintahan kota menggunakan ruang olahraga sebagai medium komunikasi simbolik. Pemerintah berupaya menunjukkan komitmen terhadap anak muda, komunitas bola, serta gaya hidup sehat. Program fisik seperti ini biasanya mudah diabadikan kamera, mudah dijelaskan dalam laporan, juga mudah dijual saat kampanye. Di titik itu, lapangan bola melampaui fungsi rekreasi, menjadi instrumen pembentukan citra.
Sebagai warga, kita patut mengapresiasi ketika fasilitas umum dibenahi. Namun apresiasi tidak boleh menumpulkan sikap kritis. Penting mengevaluasi apakah perawatan lapangan akan berkelanjutan, apakah aksesnya inklusif bagi komunitas akar rumput, atau justru pelan-pelan tersubstitusi skema sewa mahal. Politik pemerintahan seharusnya memastikan bahwa ruang publik seperti Karanggayam tidak hanya elok saat peresmian, tetapi tetap hidup serta terbuka bagi publik bertahun-tahun ke depan.
Politik Pemerintahan di Balik Revitalisasi Ruang Publik
Setiap proyek revitalisasi memerlukan keputusan anggaran serta dukungan politik pemerintahan. Pertanyaannya, mengapa Karanggayam mendapat prioritas saat ini? Jawabannya bisa berkaitan dengan peta dukungan pemilih, tekanan kelompok kepentingan olahraga, bahkan kebutuhan pemerintah menampilkan keberhasilan konkret. Di banyak kota, lapangan bola sering menjadi simbol kedekatan pemimpin lokal dengan warga kelas menengah ke bawah, segmen pemilih signifikan pada kontestasi elektoral.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat revitalisasi Karanggayam sebagai cermin dilema klasik politik pemerintahan modern. Di satu sisi, publik menuntut bukti nyata berupa infrastruktur terlihat. Di sisi lain, pembangunan fisik sering menggeser prioritas isu struktural seperti kualitas pendidikan, kesenjangan pendapatan, atau tata kelola lingkungan. Ketika begitu banyak sumber daya diarahkan ke proyek visual, muncul risiko kebijakan substansial kurang menarik perhatian karena tampil lebih abstrak.
Namun, tidak adil menganggap seluruh proyek fasilitas olahraga sekadar pencitraan. Jika politik pemerintahan mampu merancang skema pemanfaatan partisipatif, lapangan Karanggayam bisa menjadi laboratorium kebijakan sosial. Misalnya, jadwal pemakaian diatur agar klub pelajar, tim amatir perempuan, serta komunitas difabel memperoleh porsi waktu memadai. Pada saat bersamaan, area sekitar dapat disertakan program penataan PKL tanpa penggusuran kasar. Pendekatan seperti ini mengubah fasilitas olahraga menjadi simpul kolaborasi warga dan pemerintah.
Karanggayam sebagai Cermin Arah Kebijakan Kota
Pada akhirnya, Lapangan Karanggayam akan menjadi ukuran kecil mengenai kejujuran politik pemerintahan Surabaya. Bila setelah peresmian, lapangan tetap terawat, tarif pemakaian wajar, aksesnya terbuka bagi warga beragam latar, maka revitalisasi ini patut dicatat sebagai contoh baik. Sebaliknya, apabila fasilitas hanya sering dipakai acara seremonial pejabat, sedangkan komunitas lokal kesulitan mengakses, publik berhak mempertanyakan orientasi kebijakan. Dari sinilah refleksi muncul: kota tidak semata dibangun lewat beton dan rumput hijau, melainkan lewat komitmen jangka panjang menjaga ruang bersama tetap hidup, adil, serta inklusif bagi seluruh warga.
